Pengangguran dan Kemiskinan yang terjadi DiIndonesia

Sepanjang 2015, perekonomian nasional mengalami tekanan yang cukup berat. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang cukup dalam membuat perekonomian juga turut melambat.

Situasi itu berpengaruh negatif terhadap dunia usaha dan memicu terjadinya kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Wajar saja jika banyak pihak memperhitungkan bahwa kondisi ini membuat angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Ekonomi Indonesia pada triwulan III-2015 hanya tumbuh sebesar 4,73 persen terhadap triwulan III/2014 (yoy). 

Menurut publikasi BPS, angkatan kerja pada Agustus 2015 berjumlah sebanyak 122,4 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa angkatan kerja dibanding Agustus 2014 bertambah sebanyak 510.000 orang. Namun penambahan angkatan kerja tersebut belum bisa terserap oleh dunia kerja. Akibatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan. 

Angka TPT pada Agustus 2014 tercatat sebesar 5,94%, angka tersebut naik menjadi sebesar 6,18% pada Agustus 2015. Kalau kita telusuri data terkait kelompok masyarakat yang bekerja, kondisinya juga tak begitu menggembirakan. Dilihat dari jam kerja, berdasarkan jam kerja per minggu, jumlah penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu (pekerja penuh) pada Agustus 2015 hanya berjumlah 80,5 juta orang dari angkatan kerja yang berjumlah 122,4 juta orang.

Kemudian sebanyak 6,5 juta pekerja di Indonesia yang dalam seminggu bekerja kurang dari 15 jam. Kondisi yang semakin ironis akan terlihat dari komposisi penduduk bekerja menurut tingkat pendidikan. Menurut data BPS per Agustus 2015, penduduk Indonesia yang bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 44,27%. Adapun penduduk bekerja dengan pendidikan sarjana ke atas masih kecil sekali, hanya 8,33%.

Potret ironis tersebut akan semakin memprihatinkan ketika dihubungkan dengan masalah kemiskinan di Indonesia. Menurut BPS, pada bulan Maret 2015 lalu s, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22%). Angka itu bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96%).

Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2015 meningkat menjadi 8,29% dibanding September 2014 sebesar 8,16%. Angka persentase itu merepresentasi kenaikan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015). Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan juga meningkat.

Angkanya naik dari 13,76% pada September 2014 menjadi 14,21% pada Maret 2015. Dari segi jumlah, selama periode September 2014-Maret 2015, kemiskinan di daerah perdesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015). Meningkatnya kemiskinan itudipicu oleh variabel komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan.

Pengaruhnya jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pengaruh komoditi makanan terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, di antaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mi instan, gula pasir, tempe, tahu, dan kopi.

Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2015 tercatat sebesar 73,23 persen. Menurut BPS, pada periode September 2014-Maret 2015, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung mengalami kenaikan. Uraian kinerja perekonomian nasional, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan kemiskinan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian nasional masih jauh dari menyejahterakan rakyat. 

Berbagai upaya yang sering disampaikan dengan retorika populis ternyata justru berbuah beratnya beban kehidupan masyarakat. Potret yang diungkapkan oleh BPS di atas, harusnya menjadi indikator bagi otoritas kebijakan bahwa kinerja mereka masih jauh dari kategori baik. 

Dampaknya adalah masyarakat tidak bisa mendapatkan akses pada pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tanpa ada kemauan untuk melakukan koreksi, kehadiran pemerintahan saat ini dan segenap kebijakannya harus dijalani dengan semakin beratnya beban kehidupan sosial ekonomi rakyat.

Sumber:

http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=0&date=2015-11-09